by Tim Ansvia - Fri 10:13:44 Aug 2 2019

“Media Sosial (medsos)” sudah menjadi media komunikasi populer bersosialisasi di abad ini. Bahkan medsos bisa menjadi mbah google-nya ketika kita lagi kepo dan ingin tahu kehidupan pribadi seseorang: teman kerja, saudara, calon pacar, sampai selingkuhan, ya calon selingkuhan kalau Anda tak punya :d. Karena sebagian besar pengguna medsos, sangat royal dalam mengumbar informasi pribadinya. Bahkan, data yang sangat pribadi, ya mungkin seperti selingkuhan tadi.

Sangking royal-nya di beberapa media sosial sering juga kita temui unggahan terkait data sangat pribadi berupa foto-foto identitas seperti KTP, KK, SIM, Akta kelahiran dan sejenisnya.

Maksud hati ingin eksis. Namun, tanpa disadari bahwa usaha memperkenalkan diri pada medsos dengan cara ini memberikan detail data diri adalah naif. Alih-alih dikenal, Anda malah membahayakan diri sendiri. Sesuatu yang sudah tampil di medsos, takkan bisa terkontrol dengan mudah. Bukankah, memposting data diri di medsos sama dengan menghilangkannya — atau bahkan memberikannya secara cuma-cuma pada orang lain untuk menyalahgunakannya. Masih ingat kata Bang Napi disebuah siaran televisi "Kejahatan terjadi bukan saja karena ada niat pelakunya, namun karena ada kesempatan."

Meski aplikasi medsos selalu menyediakan fitur password sebagai bentuk dukungan keamanan data. Namun, sayangnya fitur password ini kadang malah dianggap merepotkan, sehingga tak ayal, mereka lebih memilih menggunakan password yang mudah diingat. Tak heran jika password biasanya sangat mudah bisa ditebak? Seperti '1234','signin', ‘123456789’ atau tanggal lahir. Sehingga fungsi fitur password tidak berjalan seperti yang diharapkan.

picture

Cuek Karena Belum Ada Kasus

Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSRec), Pratama Persadha memaparkan hasil risetnya (2017) mengenai pengamanan siber di Indonesia. Pratama menjelaskan, adanya kecenderungan keengganan masyarakat Indonesia melakukan pengamanan siber secara mandiri.

Hal ini bisa disebabkan karena masyarakat belum merasakan akibat serangan siber secara langsung. Juga tidak ada dorongan pemerintah dalam pentingnya pengamanan data. Masih ingat serangan Ransomware Wannacry beberapa tahun lalu? Kasus yang sempat menghebohkan netizen Indonesia sehingga Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) harus turun tangan mengeluarkan imbauan untuk melakukan setting pada komputer masing-masing.

Namun pada kasus ini, berdasarkan penelitian yang CISSReC lakukan di sembilan kota besar tanah air, hanya ada 33 persen masyarakat yang mengikuti imbauan tersebut. Sisanya, bahkan masyarakat di daerah perkotaan masih enggan melakukan setting atau pengamanan pada asetnya yang terkoneksi siber.

Pemerintah sebenarnya melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah mengimbau masyarakat agar tidak mudah mengunggah data kependudukan seperti: e-KTP, Kartu Keluarga (KK), atau Kartu Identitas Anak (KIA) ke media sosial.

Transformasi digital di Indonesia yang berkembang dengan sangat cepat dalam satu dekade terakhir ini tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memahami implikasi penggunaan data pribadi dalam teknologi informasi dan komunikasi.

Payung Hukum Hanya Awal, Budaya Berinternet Bijaklah yang Utama

picture

Mungkin, sebagian besar masyarakat tidak merasakan dampak secara langsung bocornya data, namun sebagian yang lainnya merasakan akibatnya. Misalnya, pencurian identitas dan pembobolan akun. Kondisi ini, memang membutuhkan undang-undang yang mengatur keamanan data pribadi kita.

Saat ini, keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik tentu kurang kuat untuk dijadikan payung hukum. Karena tren big data yang sudah masuk lintas sektoral, seperti larisnya survei-survei, e-commerce, dan aplikasi daring yang selalu meminta akun pribadi untuk mengaksesnya, membutuhkan cakupan dasar hukum yang lebih luas untuk mengaturnya.

Oleh karena itu, negara harus menjamin keamanan data pribadi warganya dengan menetapkan RUU Perlindungan Data Pribadi (Prolegnas Prioritas 2019) yang telah diajukan oleh Pemerintah melalui Menkominfo sejak tahun 2016 lalu.

Keberadaan undang-undang harus dibarengi dengan kebijaksanaan kita sebagai pengguna dalam ber-medsos. Tidak mudah mengumbar data khususnya data pribadi dengan mudah di medsos dan selalu memproteksi data pribadi kita dengan lebih bijaksana dalam mengunggah data pribadi kita.

“Media Sosial (medsos)” sudah menjadi media komunikasi populer bersosialisasi di abad ini. Bahkan medsos bisa menjadi mbah google-nya ketika kita lagi kepo dan ingin tahu kehidupan pribadi seseorang: teman kerja, saudara, calon pacar, sampai selingkuhan, ya calon selingkuhan kalau Anda tak punya :d. Karena sebagian besar pengguna medsos, sangat royal dalam mengumbar informasi pribadinya. Bahkan, data yang sangat pribadi, ya mungkin seperti selingkuhan tadi.

Sangking royal-nya di beberapa media sosial sering juga kita temui unggahan terkait data sangat pribadi berupa foto-foto identitas seperti KTP, KK, SIM, Akta kelahiran dan sejenisnya.

Maksud hati ingin eksis. Namun, tanpa disadari bahwa usaha memperkenalkan diri pada medsos dengan cara ini memberikan detail data diri adalah naif. Alih-alih dikenal, Anda malah membahayakan diri sendiri. Sesuatu yang sudah tampil di medsos, takkan bisa terkontrol dengan mudah. Bukankah, memposting data diri di medsos sama dengan menghilangkannya — atau bahkan memberikannya secara cuma-cuma pada orang lain untuk menyalahgunakannya. Masih ingat kata Bang Napi disebuah siaran televisi "Kejahatan terjadi bukan saja karena ada niat pelakunya, namun karena ada kesempatan."

Meski aplikasi medsos selalu menyediakan fitur password sebagai bentuk dukungan keamanan data. Namun, sayangnya fitur password ini kadang malah dianggap merepotkan, sehingga tak ayal, mereka lebih memilih menggunakan password yang mudah diingat. Tak heran jika password biasanya sangat mudah bisa ditebak? Seperti '1234','signin', ‘123456789’ atau tanggal lahir. Sehingga fungsi fitur password tidak berjalan seperti yang diharapkan.

picture

Cuek Karena Belum Ada Kasus

Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSRec), Pratama Persadha memaparkan hasil risetnya (2017) mengenai pengamanan siber di Indonesia. Pratama menjelaskan, adanya kecenderungan keengganan masyarakat Indonesia melakukan pengamanan siber secara mandiri.

Hal ini bisa disebabkan karena masyarakat belum merasakan akibat serangan siber secara langsung. Juga tidak ada dorongan pemerintah dalam pentingnya pengamanan data. Masih ingat serangan Ransomware Wannacry beberapa tahun lalu? Kasus yang sempat menghebohkan netizen Indonesia sehingga Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) harus turun tangan mengeluarkan imbauan untuk melakukan setting pada komputer masing-masing.

Namun pada kasus ini, berdasarkan penelitian yang CISSReC lakukan di sembilan kota besar tanah air, hanya ada 33 persen masyarakat yang mengikuti imbauan tersebut. Sisanya, bahkan masyarakat di daerah perkotaan masih enggan melakukan setting atau pengamanan pada asetnya yang terkoneksi siber.

Pemerintah sebenarnya melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah mengimbau masyarakat agar tidak mudah mengunggah data kependudukan seperti: e-KTP, Kartu Keluarga (KK), atau Kartu Identitas Anak (KIA) ke media sosial.

Transformasi digital di Indonesia yang berkembang dengan sangat cepat dalam satu dekade terakhir ini tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memahami implikasi penggunaan data pribadi dalam teknologi informasi dan komunikasi.

Payung Hukum Hanya Awal, Budaya Berinternet Bijaklah yang Utama

picture

Mungkin, sebagian besar masyarakat tidak merasakan dampak secara langsung bocornya data, namun sebagian yang lainnya merasakan akibatnya. Misalnya, pencurian identitas dan pembobolan akun. Kondisi ini, memang membutuhkan undang-undang yang mengatur keamanan data pribadi kita.

Saat ini, keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik tentu kurang kuat untuk dijadikan payung hukum. Karena tren big data yang sudah masuk lintas sektoral, seperti larisnya survei-survei, e-commerce, dan aplikasi daring yang selalu meminta akun pribadi untuk mengaksesnya, membutuhkan cakupan dasar hukum yang lebih luas untuk mengaturnya.

Oleh karena itu, negara harus menjamin keamanan data pribadi warganya dengan menetapkan RUU Perlindungan Data Pribadi (Prolegnas Prioritas 2019) yang telah diajukan oleh Pemerintah melalui Menkominfo sejak tahun 2016 lalu.

Keberadaan undang-undang harus dibarengi dengan kebijaksanaan kita sebagai pengguna dalam ber-medsos. Tidak mudah mengumbar data khususnya data pribadi dengan mudah di medsos dan selalu memproteksi data pribadi kita dengan lebih bijaksana dalam mengunggah data pribadi kita.